CIMAHI EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Kali ini, perhatian publik tertuju pada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima dana hingga Rp500 juta per hari.
Menurut Dadan, skema pendanaan BGN menghadirkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara.
Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar 93 persen atau kurang lebih Rp240 triliun disalurkan langsung ke SPPG di seluruh Indonesia tanpa melalui pemerintah daerah.
“Setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Ini model baru, tidak ada satu rupiah pun yang disalurkan dari pusat ke pemda,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Rp240 Triliun Beredar Langsung ke Daerah
Skema ini disebut menjadi terobosan karena dana langsung beredar dari Sabang hingga Merauke melalui unit-unit dapur MBG.
Hingga saat ini, dana yang telah berputar di berbagai daerah disebut mencapai sekitar Rp36 triliun.
Jumlah SPPG atau dapur MBG di suatu wilayah akan menentukan besarnya dana yang beredar.
Artinya, semakin banyak dapur MBG beroperasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan daerah tersebut.
BGN memproyeksikan hingga Maret 2026, total dana yang beredar bisa mencapai Rp62 triliun.
Dampak ke Petani dan Produk Lokal
Tak hanya menyasar pemenuhan gizi, program ini juga diklaim mendorong sektor produksi lokal.
Dalam pelaksanaan MBG, BGN menjamin penyerapan produk pertanian dan hasil usaha daerah sebagai bahan baku dapur MBG.
Menurut Dadan, jaminan pasar dari negara menjadi angin segar bagi petani.
Ia mencontohkan petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang disebut mengalami kenaikan harga jual hingga tiga kali lipat.
Kebijakan ini berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Saat ini, rata-rata NTP disebut berada di angka 125, naik dari sebelumnya sekitar 102.
Kenaikan ini dinilai memberi ruang bagi petani untuk menabung dan berinvestasi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar.
Dadan bahkan optimistis NTP bisa terdorong hingga menyentuh angka 150 seiring masifnya operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Perputaran dana besar pada awal tahun ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun lalu pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun pada triwulan pertama yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen.
Dengan potensi peredaran dana puluhan triliun rupiah melalui dapur MBG, BGN menilai program ini telah menjadi stimulus ekonomi signifikan di berbagai wilayah.
Sejumlah pelaku usaha juga dilaporkan merasakan dampak positif berupa meningkatnya likuiditas di lapangan akibat perputaran uang yang lebih merata.
Skema distribusi langsung ke dapur MBG tanpa melalui pemerintah daerah disebut sebagai model baru dalam pengelolaan anggaran.
Pola ini diyakini mampu mempercepat realisasi program sekaligus memastikan dana benar-benar menyentuh unit layanan di lapangan.
Namun demikian, efektivitas, transparansi, serta pengawasan program tetap menjadi aspek penting agar dana yang besar tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
